Tuesday, June 23, 2015
Prijanto Laporkan Korupsi Foke & Sutiyoso ke KPK
Jakarta, Sayangi.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/11). Dia datang untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan dua Gubernur DKI yaitu Sutiyoso dan Fauzi Bowo (Foke).
Prijanto menjelaskan kedua Gubernur tersebut terindikasi melakukan korupsi atas kepemilikan tanah taman Bersih Manusia Wibawa (BMW) di Jakarta Utara.
"Pagi hari ini kita ingin berdiskusi dengan pimpinan KPK, bagaimana menyelesaikan tanah BMW," ujar Prijanto saat tiba di KPK, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Prijanto menyebut dirinya telah memegang beberapa bukti indikasi korupsi. Bukti-bukti tersebut menurutnya akan didiskusikan bersama dengan pimpinan KPK untuk dijadikan bahan pertimbangan-pertimbangan.
Menurutnya, kedua gubernur tersebut dalam rentan waktu 2007-2008 telah menandatangani dokumen-dokumen yang bermasalah dalam pembebasan lahan. Bahkan, tambah Prijanto, Foke pernah memerintahkan penggusuran secara paksa untuk warga yang tinggal di tanah BMW.
Selain itu ada perwakilan dari salah satu perwakilan keluarga ahli waris, David Sulaiman, meminta sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemrov DKI Jakarta bertanggung jawab dalam pembebasan tanah senilai Rp 732 miliar tersebut.
"Insya Allah (menyerahkan bukti indikasi korupsi), setelah bertemu pimpinan dulu," tandasnya.(GWH)
Ilmuwan Berhasil Ungkap Asal Suara Misterius dari Langit
![]() |
Suara aneh terdengar dari langit (Ilustrasi/Pixabay/HarmonyCenter) |
Jakarta, aisyahfaiha.blogspot.com -- Akhir-akhir ini sejumlah video di YouTube memperlihatkan suara seperti terompet yang datang dari langit. Kejadian ini tak hanya menimpa di satu negara, namun beberapa negara lainnya.
Sejumlah teori diungkapkan oleh para ahli mengenai asal-muasal suara tersebut bisa terdengar oleh manusia. Dari beberapa teori yang muncul, analisa ahli Geologi asal Azerbaijan Elchin Khaliov ini mungkin salah satu yang paling masuk akal.
"Kami telah menganalisis catatan suara tersebut dan menemukan bahwa sebagian besar spektrum asal suara tersebut terletak dalam kisaran infrasonik, yaitu tidak terdengar oleh manusia," katanya, seperti dikutip dari Sott.
Namun apa yang didengar oleh manusia adalah hanya sebagian kecil dari kekuataan sebenarnya dari suara-suara tersebut. Suara tersebut merupakan emisi akustik di frekuensi rendah dalam kisaran antara 20 Hz hingga 100 Hz yang dimodulasi oleh gelombang infrasonik ultra rendah 0,1 Hz sampai 15 Hz.
Baca: NASA Jelaskan Soal Suara Terompet dari Langit
Dalam ilmu geofisika, mereka disebut gelombang akustik-gravitasi yang terbentuk di bagian atas atmosfer khususnya pada batas atmosfer dan ionosfer.
"Ada banyak penyebab mengapa gelombang tersebut dapat dihasilkan beberapa diantaranya gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, badai, tsunami dan banyak lagi," tambahnya.
Namun senandung suara tersebut skalanya dapat diamati dari segi daerah tertutup dan kekuatannya jauh melebihi fenomena yang didengar oleh kebanyakan orang.
Menurut Khalilov, sumber suara yang banyak didengar oleh beberapa orang itu merupakan manifestasi kuar dan gelombang akustik-gravitasi besar yang memproses energi dalam skala besar.
Proses ini meliputi jilatan api matahari yang kuat dan arus energi besar yang dihasilkan bergegas menuju permukaan bumi dan mendestabilisasi magnetosfer, ionosfer dan atmosfer atas.
Dengan demikian, efek dari jilatan api matahari yang kuat: dampak gelombang kejut dalam angin matahari, aliran sel-sel dan semburan radiasi elektromagnetik adalah penyebab utama dari generasi gelombang akustik-gravitasi.
"Perlu diingat, sejak pertengahan tahun 2011, aktivitas matahari dan jilatan api melonjak dalam jumlah yang lebih tinggi. Itu salah satu yang mempengaruhi suara yang datang dari langit," ungkapnya.
Dalam film-film Hollywood, sering digambarkan jilatan api ini menjadi salah satu alasan hancurnya Bumi dan beberapa mengaitkannya dengan ramalan Suku Maya tentang Kiamat di tahun 2012.
http://aisyahfaiha.blogspot.com
KPK Segera Periksa Bupati Musi Banyuasin Kasus Suap RAPBD | Aghnia Adzkia, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari soal kasus suap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemeriksaan dilakukan setelah penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah dan kantor Pahri di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
"Iya, (Bupati Pahri Azhari) akan dimintai keterangan. Belum ada dugaan keterlibatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan. (Pahri diperiksa sebagai) pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan RAPBD dan akan didalami untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha kepada awak media, Selasa (23/6).
Priharsa melanjutkan, pemeriksaan juga akan dilakukan untuk saksi lain yang diduga mengetahui kasus tersebut. Pemeriksaan bakal dimulai pekan ini di dua lokasi baik Sumatera Selatan maupun Jakarta. "Sebagian besar (saksi) dari sana (Sumatera Selatan). Tapi kan bisa berkembang," katanya.
Tim penyidik telah menggeledah kantor Pahri pada Senin (22/6). Selain itu, penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin; kantor Dinas Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat; kantor PU Cipta Karya, kantor PU Bina Marga; dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Kepala DPPKAD Syamsuddin Fei dan rumah kos-kosan milik anggota DPRD setempat Fraksi PDIP Bambang Karyanto. "Geledah berlangsung sejak pukul 9 pagi untuk kepentingan penyidikan," kata Priharsa.
Sementara itu sehari sebelumnya, KPK juga telah menggeledah tiga lokasi yakni rumah Bambang, Syamsuddin, dan rumah Kepala Bappeda Faisyar. Penyidik juga menggeledah dan menyita dokumen dari rumah Pahri Azhari.
Penggeledahan di empat lokasi tersebut berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB. Dari lokasi, tim menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait kasus suap tersebut.
Sebelumnya, KPK mencokok empat orang pada operasi tangkap tangan di wilayah setempat, pada Jumat malam (19/6) hingga Sabtu dini hari (20/6). Pada operasi tersebut, tim lembaga antirasuah mengamankan barang bukti berupa duit senilai Rp 2,56 miliar. (Baca: Operasi Tangkap Tangan Musi Banyuasin Akibat Sadapan KPK)
Mereka yang tertangkap adalah Syamsuddin, Bambang, Faisyar, dan anggota DPRD Adam Munandar (Gerindra). KPK pun menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Syamsuddin dan Faisyar disangka telah menyuap Bambang dan Adam untuk memuluskan pembahasan RAPBD 2015.
Sedangkan status Pahri belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, permohonan pencekalan telah diajukan oleh lembaga antirasuah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Pahri. (Baca: KPK Minta Bupati Musi Banyuasin Dicegah ke Luar Negeri)
Syamsuddin dan Faisyar disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b juncto Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sementara itu, Bambang dan Adam dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.
sumber: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150623092500-12-61752/kpk-segera-periksa-bupati-musi-banyuasin-kasus-suap-rapbd/
"Iya, (Bupati Pahri Azhari) akan dimintai keterangan. Belum ada dugaan keterlibatan yang ditujukan kepada yang bersangkutan. (Pahri diperiksa sebagai) pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan RAPBD dan akan didalami untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha kepada awak media, Selasa (23/6).
Priharsa melanjutkan, pemeriksaan juga akan dilakukan untuk saksi lain yang diduga mengetahui kasus tersebut. Pemeriksaan bakal dimulai pekan ini di dua lokasi baik Sumatera Selatan maupun Jakarta. "Sebagian besar (saksi) dari sana (Sumatera Selatan). Tapi kan bisa berkembang," katanya.
Tim penyidik telah menggeledah kantor Pahri pada Senin (22/6). Selain itu, penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin; kantor Dinas Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat; kantor PU Cipta Karya, kantor PU Bina Marga; dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Kepala DPPKAD Syamsuddin Fei dan rumah kos-kosan milik anggota DPRD setempat Fraksi PDIP Bambang Karyanto. "Geledah berlangsung sejak pukul 9 pagi untuk kepentingan penyidikan," kata Priharsa.
Sementara itu sehari sebelumnya, KPK juga telah menggeledah tiga lokasi yakni rumah Bambang, Syamsuddin, dan rumah Kepala Bappeda Faisyar. Penyidik juga menggeledah dan menyita dokumen dari rumah Pahri Azhari.
Penggeledahan di empat lokasi tersebut berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB. Dari lokasi, tim menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait kasus suap tersebut.
Sebelumnya, KPK mencokok empat orang pada operasi tangkap tangan di wilayah setempat, pada Jumat malam (19/6) hingga Sabtu dini hari (20/6). Pada operasi tersebut, tim lembaga antirasuah mengamankan barang bukti berupa duit senilai Rp 2,56 miliar. (Baca: Operasi Tangkap Tangan Musi Banyuasin Akibat Sadapan KPK)
Mereka yang tertangkap adalah Syamsuddin, Bambang, Faisyar, dan anggota DPRD Adam Munandar (Gerindra). KPK pun menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Syamsuddin dan Faisyar disangka telah menyuap Bambang dan Adam untuk memuluskan pembahasan RAPBD 2015.
Sedangkan status Pahri belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, permohonan pencekalan telah diajukan oleh lembaga antirasuah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Pahri. (Baca: KPK Minta Bupati Musi Banyuasin Dicegah ke Luar Negeri)
Syamsuddin dan Faisyar disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b juncto Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sementara itu, Bambang dan Adam dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.
sumber: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150623092500-12-61752/kpk-segera-periksa-bupati-musi-banyuasin-kasus-suap-rapbd/
Thursday, June 11, 2015
PT. SOECHI LINES - PENYELUNDUPAN MINYAK DI LAUT LEPAS
Kabar mengenai penahanan kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) berbobot 307.080 DWT Arenza XXVII pada dini hari bulan Februari 2015 lalu oleh Otoritas Singapura berimbas kepada harga saham PT Soechi Lines Tbk. (SOCI).
Harga saham SOCI merosot 6,5 persen ke Rp 580 per lembar saham. Penahanan VLCC itu dikarenakan Soechi Lines memiliki utang kepada Sentek Marine and Trading Singapura sebesar 1,67 juta dolar Singapura.
Rupanya Soechi memiliki sejarah yang kelam dari penahanan dan penangkapan kapal miliknya di masa lalu. MT Soechi Anindya GT 3259 No946/Ba, berbendera Indonesia ditangkap kapal patroli BC-20002 setelah kepergok mentransfer MFO sebanyak 180 ton dari total muatan sekitar 5.200 ton secara ilegal ke lambung MT Fulfill No7714032, berbendera Mongolia di perairan Tanjung Kedabupada titik koordinat 01 derajat 18' 700" Lintang Utara dan 103 derajat 00' 300" Bujur Timur , September 2012.
Kapal tanker MT Soechi Anindya GT 3259 No946/Ba adalah milik PT Armada Bumi Pratiwi Liner (PT ABPL) yang beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Blok J No. 5-6 Jakarta Pusat yang merupakan perusahaan anak usaha PT Soechi Line Tbk.
Pada saat ekpos penangkapan, Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Bukti Kanwil Khusus Ditjen BC Kepri Budi Santoso mengatakan telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus penyelundupan marine fuel oil (MFO) yang melibatkan MT Soechi Anindya dan MT Fulfill.
"Empat orang tersangka berasal dari MT Soechi Anindya, empat lainnya MT Fulfill. Mereka adalah penanggungjawab kapal seperti nakhoda, kepala kamar mesin, mualim dan komandan kapal," ucapnya.
Pada saat ekpos penangkapan, Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Bukti Kanwil Khusus Ditjen BC Kepri Budi Santoso mengatakan telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus penyelundupan marine fuel oil (MFO) yang melibatkan MT Soechi Anindya dan MT Fulfill.
"Empat orang tersangka berasal dari MT Soechi Anindya, empat lainnya MT Fulfill. Mereka adalah penanggungjawab kapal seperti nakhoda, kepala kamar mesin, mualim dan komandan kapal," ucapnya.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiatr-HNVKVvnj9nuHyvDlV0XlMt6kt7Xc7OgHiGCMJ74eLIDjut_7L7Sw7EHrQDVBrQz4JQbvOEwvtW1YGJekW3tn13CE_NREmonhYhowxvM8UAOIzbdWlIAX1LPxuorqBAD18SBvZvk1z/s400/soechi-lines-031214-ama.jpeg)
Budi mengatakan, "MT Soechi Anindya dinakhodai MM dengan jumlah ABK sebanyak 22 orang, sedangkan MT Fulfill dinakhodai Hd dengan awak kapal 11 orang". Nakhoda dan seluruh awak kapal terbukti bersalah telah melakukan kasus penyelundupan marine fuel oil (MFO) tersebut.
Di tahun yang sama di tahun 2012, Kapal Tanker MT Soechi Lesmana yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Depo Pertamina Parepare, terbakar di Perairan Mamuju. Dari informasi yang dihimpun, saat musibah terjadi, kapal Tanker MT Soechi Lesmana milik PT Aquarius Maritim (Soecy group) memuat BBM berupa cero sebanyak 2.000 ton dan premium 2.000 ton. “Kebakaran sekitar pukul 03.00 Wita. Sumber api diduga berasal dari kamar mesin,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Chevy A Sopari.
Akibat dari peristiwa kebakaran kapal tersebut, satu Anak Buah Kapal (ABK) yakni Boas Fernando (34) meninggal akibat luka bakar serius. ABK asal Kota Palopo ini meninggal setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Mamuju. Sementara, dua orang lainnya menderita luka bakar serius diketahui bernama Dinar Pardede (33) dan Irwan (34). korban meninggal pun bertambah, anak buah kapal (ABK) bernama Irwan yang mengalami luka bakar serius akhirnya meninggal.
Ledakan mesin kapal dan kematian ABK adalah sejarah buruk bagi perusahaan perkapalan karena menunjukkan kurang profesionalnya penanganan pemeliharaan kapal, keselamatan kapal maupun sumber daya manusianya. Hal-hal ini menambah dosa dari Soechi, penahanan kapal akibat utang yang ditunggak, penyeludupan minyak di laut lepas, dan terakhir Soechi ditengarai telah melakukan manipulasi pajak, melalui kegiatan transfer pricing di beberapa negara tetangga. Manajemen Soechi terus melakukan "kebohongan-kebohongan" terhadap pemerintah dan publik dengan melanggar hukum dan etika berbisnis yang baik. (Dihimpun dari berbagai macam artikel berita). BBM
sumber: http://aisyahfaiha.blogspot.com
Tuesday, June 9, 2015
George Aditjondro si Kera yang Berteriak Kera - Ramadhan Pohan
"George Aditjondro si Kera yang Berteriak Kera"
GEORGE ADITJONDRO - Kita mengenal istilah "maling yang berteriak maling". Istilah itu lebih tepat ditujukan kepada George Junus Aditjondro. Sosok maling ini terkenal dengan karya bukunya "Membongkar Gurita Cikeas : Dibalik Skandal Bank Century" yang mendiskreditkan rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) .
Belum cukup mencemarkan nama baik orang nomor satu RI pada waktu itu, "George juga sekarang tetap menjelek-jelekkan pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla". George melakukan pemukulan terhadap Ramadhan Pohan dalam peluncuran buku stensilannya itu. Pohan adalah seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Sontak kasusnya dipolisikan oleh Pohan.
Dasar kera yang tidak pernah kapok, George membuat sensasi lagi dengan pernyataan yang di sengaja, dengan menyebut bahwa "keraton Yogyakarta jangan disamakan dengan kerajaan Inggris, Keraton Yogyakarta hanya sekadar Keraton, Keraton itu ya kera ditonton."
"Lah kok Indonesia punya sosiolog yang goblok dan punya mulut asal-asalan ae...", kata seorang sosiolog yang tidak mau disebutkan namanya dengan kesal. George telah menyamakan institusi kebudayaan Keraton Yogyakarta yang luhur laiknya binatang kera yang asyik sebagai obyek tontonan. Ucapan tersebut menghina dan melecehkan institusi kebudayaan Keraton Yogyakarta, "sebuah dosa penghujatan yang besar".
Akibat dari pernyataan kurang ajar dan tidak tahu tata krama itu, rumah George diserbu dan hampir dibakar massa. Ujung-ujungnya George diusir dari Yogjakarta. Itu tidaklah mengherankan mengingat George yang suka mengkritik pemerintahan Soeharto terkait kasus korupsi dan Timor timur, diusir meninggalkan Indonesia ke Australia dari tahun 1995 sampai 2002 dan dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998.
Sejak diusir dari rumah sewaannya di Yogyakarta, George jadi tunawisma, dan sakit-sakitan. Bahkan tidak sanggup membayar biaya berobat stroke dan kencing manisnya di rumah sakit Bethesda, Yogyakarta. "Karma" rupanya menggerogoti George, membayar dosa-dosa selama hidupnya yang selalu menghujat, mengkritik dan mencemarkan nama baik orang. Belum lagi hobby main perempuan, dan alkoholik berat ini.
Memang benar hidup kita itu ditentukan oleh lidah, "Mulutmu adalah Harimau-mu". George, sekalipun nama tengahmu masih ada Junus (Yunus). Tokoh dalam cerita nabi Yunus yang dimakan ikan paus dan tinggal diperut paus itu selama tiga hari. Tetapi untungnya, Yunus dalam ceritanya ini dimuntahkan dari mulut ikan paus itu. Kalau anda George, mungkin akan dikeluarkan dari anus paus (BGL).
Monday, June 8, 2015
SOECHI | Kapal ditahan, Saham Soechi Lines turun 6,5%
SOECHI | Kapal ditahan, Saham Soechi Lines turun 6,5%
![]() |
SOECHI | Kapal Ditahan , Soechi Lines turun 6.5 % |
SOECHI - Saham perusahaan PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) merosot 6,5 persen ke Rp. 580 pada perdagangan Februari 2015 yang lalu akibat penangkapan salah satu kapal besarnya di Singapura.
Menurut situs TradeWinds.com, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) berbobot 307.080 DWT Arenza XXVII ditahan pada selasa dinihari oleh pihak Singapura karena Soechi Lines memiliki utang kepada Sentek Marine and Trading Singapura sebesar 1,67 juta dolar Singapura.
Hal ini dikonfirmasi oleh Soechi. Soechi menegaskan bahwa penahanan kapal Arenza akibat sengketa dengan Sentek.
Soechi membukukan laba bersih US$ 30,3 juta pada 2013 dan diperkirakan laba 2014 akan mencapai US$ 32 juta. Namun perusahaan tersebut ditengarai telah melakukan manipulasi pajak, melalui kegiatan transfer pricing di beberapa negara tetangga.
Sumber : http://www.soechi.com
Thursday, May 7, 2015
PT Armada Bumi Pratiwi Lines - Soechi Terpuruk, Darmadi Gagal
PT Armada Bumi Pratiwi Lines - Soechi Terpuruk, Darmadi Gagal
Pernyataan Go Darmadi, Presiden Direktur PT Soechi Line Tbk (SOCI) dan subsidiary company PT Armada Bumi Pratiwi Lines mengenai "Market Leader" untuk membawa perusahannya ini untuk berada di kelas dunia pupus. SOCI semakin menurun dari hari ke hari. Hal itu ditunjukkan dengan harga perolehan saham SOCI dari awal tahun terus merosot. Secara year-to-date harga saham SOCI telah turun 13,6 persen.
Banyak hal yang memicu merosotnya saham SOCI tersebut, bulan Februari 2015 lalu, kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) berbobot 307.080 DWT Arenza XXVII ditahan pada Selasa dini hari (10/02/2015) oleh pihak Singapura karena Soechi Lines memiliki utang kepada Sentek Marine and Trading Singapura sebesar 1,67 juta dolar Singapura.
IPO yang gagal, cost of Operation, pelunasan pinjaman & ekspansi pembelian assets kapal yang besar, tetapi tidak didukung oleh revenue menyebabkan SOCI limbung. Karena itulah pihak manajemen SOCI berencana untuk menerbitkan surat utang (notes) sebesar US$ 200 juta. Untuk memperbaiki kondisi keuangan SOCI yang semakin memburuk, akibat banyak penyelesaian hutang-hutang yang harus dilakukan.
Surat utang ini baru akan diterbitkan setelah para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) menyetujui aksi ini karena total nilainya lebih besar dibandingkan total ekuitas perusahaan yang sebesar $237 juta. Jika berhasil diterbitkan, maka rasio utang terhadap SOCI akan melonjak menjadi 1,56 kali dari sebelumnya sebesar 72 kali di akhir Desember 2014.
Rasio Utang dengan angka 72 bukan merupakan angka yang bagus untuk kinerja perusahaan. Saham yang tidak laku dan semakin merosot, dan perencanaan surat utang yang belum tentu berhasil. Dan sekalipun pengeluaran surat utang itu berhasil pun, apabila tidak didukung oleh kinerja perusahaan. Darmadi akan membawa SOCI menabrak gunung es dan tenggelam seperti kapal Titanic.
Ketika Keluarga Astra Berebut Menara Telkom (Mitratel)
Ketika Keluarga Astra Berebut Menara Telkom (Mitratel)
Sumber: Pertemuan Tertutup Maruarar Sirait dan JK di Istana Negara (sumber : dokumen pribadi)
Ketika Presiden Jokowi tegas mengatakan eksekusi mati napi narkoba jangan diintervensi, itu sudah betul. Tapi ketika Presiden Jokowi seolah menjadikan realisasi eksekusi mati sebagai bukti kedaulatan negara, jelas itu adalah pencitraan. Agar semua sadar, kedaulatan negara RI bukan hanya didasarkan pada eksekusi mati terpidana nan bebas intervensi asing.
Sudahkah RI berdaulat atas emas Freeport?
Edward Soeryajaya , Edwin Soeryajaya, William Soeryajaya , Bank Summa ,Teddy Rahmat , Subianto,Tower Bersama (TBI) ,Solusi Tunas Pratama (STP) ,Patrick Waluyo.Sarana Menara Nusantara (SMN), Djarum ,Salim Group ,Edward Soeryajaya ,Nusantara Infrastructure (NI), Jusuf Kalla,Erwin Aksa,telkomsel, Presiden Jokowi, saham Mitratel , Mitratel, Tukar guling Mitratel, Astra, Bank Suma, grup Salim, grup Lippo, grup Djarum, grup Astra, cendana, Jusuf Kalla , William Soeryajaya , Summa Financial , Rini Soemarno , sengketa Swap Mitratel , Menara Telekomunikasi ,Telkom Group, Mitratel , Telkomsel ,XL Group ,Indosat Group,Solusi Tunas Pratama (STP),Tower Bersama (TBI),Solusi Tunas Pratama (STP), Sarana Menara Nusantara (SMN),Djarum,Salim, Nusantara Infrastructure (NI), Maruarar Sirait (Ara) ,Hendarwan Supratikno , Komisi VI DPR , Hendri Saparini, Dolfie Othniel Frederic,Rhinaldi Firmansyah,Pamela Johana , Partai Nasdem ,Surya Paloh , Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, Komisaris Telkom , Gerindra , Sandiaga Uno ,Komisi VI DPR RI,Koalisi Merah Putih, Swap Mitratel, Telkom ,TBIG
Itu pertanyaan yang akan kita jawab di waktu yang lain.
Hari ini kita akan membahas soal sengketa panas tukar guling saham Mitratel. Pemerhati politik, ekonomi dan telekomunikasi, mestinya sudah akrab mendengar tukar guling atau swap Mitratel. Tapi saya yakin, sedikit yang menyadari bahwa perebutan saham Mitratel ini adalah bentuk lain kompetisi keluarga eks Astra International.
Mereka yang sudah dewasa, baligh atau setidaknya sudah memahami bacaan di koran-koran tahun 1990-an, pasti mengenal soal kisruh Astra dan Bank Summa. Generasi sekarang mungkin sudah melupakan kisruh Astra dan Bank Summa.
Astra International sudah menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia pada tahun 1990-an. Di era Orde Baru, peran swasta tidak bisa lepas sepenuhnya dari campur tangan pemerintah dan politik. Swasta yang tidak dekat dengan pusat politik, tidak bisa besar di era itu. Itulah kenapa lalu banyak orang mengeluarkan istilah kroni Cendana, meski sebenarnya tidak sesederhana itu. Tapi memang, grup Salim, grup Lippo, grup Djarum, grup Astra dan sebagainya, tak akan bisa menjadi raksasa tanpa 'bantuan' Cendana.
Seperti Telkom di masa kini, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia abad 21 ini juga tidak pernah lepas dari campur tangan politik. Kalau campur tangan pemerintah jelas ada, karena Telkom adalah BUMN.
Kembali ke Astra. Kebesaran Astra menjadikan siapa saja jebolan Astra menjadi aset Premium. Sebut saja, Wakil Presiden kita Jusuf Kalla. Keluarga Kalla mengawali bisnisnya dari memegang lisensi tunggal penjualan Toyota di Indonesia Timur. Anda bisa tanya sama bos dan mantan bos Astra di masa kini. Kalau anda tinggal di Indonesia Timur dan ingin buka showroom mobil via Astra, mustahil tanpa izin ke keluarga Kalla, hingga saat ini. Direktur Utama Astra International pun tak bisa intervensi. Semua bos Astra hanya akan bilang : Sowan dulu ke pak JK, kalau ia approve, maka kita approve. Bermula dari Astra, kini pak JK memegang kunci kelangsungan Indonesia saat ini.
Bohong kalau ada yang bilang pak JK bukan tokoh kunci arah Indonesia Timur. Asal tahu saja, AS masih takut memerdekakan Papua karena pak JK masih hidup. Sejak jaman dahulu, Papua adalah bagian dari wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Secara adat, masyarakat Papua masih ingin berada di bawah Indonesia karena pak JK, sang Raja Indonesia Timur, masih hidup dan bergabung dengan Indonesia. Cerita akan lain jika suatu saat Pak JK wafat, Papua merdeka tinggal tunggu waktu diprovokasi.
Itu bicara Pak JK, salah satu jebolan premium dari Astra. Lalu ada Edward Soeryajaya, anak tertua pendiri Astra, William Soeryajaya. Edward Soeryajaya, seharusnya menjadi pewaris tahta Astra International. Tapi sayangnya, di puncak kejayaan Astra, Edward melakukan kesalahan fatal, setidaknya begitu kata orang-orang.
Edward Soeryajaya mendirikan Summa Financial di Hong Kong, yang kemudian mendirikan Bank Summa di Indonesia. Kalau pernah dengar Bank Indover di Belanda, itu hasil kerjasama Bank Indonesia dengan Bank Summa. Nah, banyak orang bilang Edward Soeryajaya melakukan banyak sekali aksi keuangan risiko tinggi melibatkan aset Astra dan pinjaman Bank Summa. Dampaknya, ketika terjadi gempa keuangan di Summa dan Astra, semua meleleh bersama.
Para bos Astra pun pecah kongsi akibat 'kehancuran' yang diakibatkan aksi keuangan risiko tinggi Edward Soeryajaya. William Soeryajaya, sang ayah masih berusaha membela Edward. Jusuf Kalla juga berada di sisi Edward. Rini Soemarno, Direktur Keuangan Astra yang menjadi orang kepercayaan William Soeryajaya, juga membela Edward Soeryajaya. Bahkan jelang akhir kehancuran total Astra, Edward Soeryajaya mengangkat Rini Soemarno menjadi Direktur Keuangan Astra International.
Di kubu lawannya, ada Edwin Soeryajaya yang merupakan adik Edward Soeryajaya. Edwin menuding, semua kisruh Astra adalah hasil aksi keuangan risiko tinggi yang dilakukan Edward Soeryajaya. Edwin mengajukan diri mengambil alih Astra, namun saat itu William masih berada di pihak Edward. Edwin tak sendiri. Di gerbong pendukung Edwin Soeryajaya, ada Teddy Rahmat dan Subianto, dua jebolan premium dari Astra lainnya.
Di akhir cerita, William akhirnya berpihak pada kubu Edwin Soeryajaya bersama Teddy Rahmat dan Subianto. Perubahan dukungan William terjadi karena skema penyelamatan Astra yang ditawarkan Rini Soemarno dan Edward Soeryajaya gagal total. Astra diambil alih sepenuhnya oleh BPPN. JK, sebagai saudagar dan pedagang tulen, berakhir bersikap netral.
Jadi sudah paham kan peta pertarungan Astra International di masa silam. Di kubu Edward Soeryajaya, ada Rini Soemarno dan Jusuf Kalla. Di kubu Edwin Soeryajaya, ada Teddy Rahmat, Subianto dan pada akhirnya, William Soeryajaya.
Lantas, apa hubungannya kisruh Astra di masa silam dengan Telkom dan sengketa Swap Mitratel?
Jawabannya sederhana, pemainnya kurang lebih sama dengan peta kubu yang identik pula.
Telkom, kurang lebih berposisi sama dengan Astra, perusahaan terbesar dengan campur tangan politik tingkat tinggi. Mitratel merupakan anak usaha Telkom yang bertugas mengelola menara-menara telekomunikasi milik Telkom. Menara Telekomunikasi ini bukan BTS lho. BTS itu pemancarnya, sedangkan Menara itu bangunan menaranya. Dalam satu menara bisa berisi beberapa BTS.
Sejak 2012, keluarga eks Astra memang mengincar bisnis menara. Supaya lebih mudah saya jabarkan disini peta kepemilikan menara 3 operator terbesar, sebelum keluarga eks Astra bermain di area ini :
1) Telkom Group : 18.000 menara
2) Mitratel : 4.000 menara
3) Telkomsel : 14.000 menara
4) XL Group : 10.000 menara
5) Indosat Group : 8.000 menara
Pada tahun 2012, Tower Bersama (TBI) membeli 2.500 menara Indosat senilai US$ 406 juta. Harga 1 menara Indosat dibeli TBI kira-kira US$ 162.400. Dengan kurs Rp 13.000/US$, 1 menara Indosat dibeli TBI seharga Rp 2,1 miliar.
Sisa menara Indosat setelah 2.500 menara dibeli TBI adalah sebanyak 5.500 menara. TBI berpeluang membeli sisa 5.500 menara Indosat.
Pada tahun 2014, Solusi Tunas Pratama (STP) membeli 3.500 menara XL senilai US$ 460 juta. Harga 1 menara XL dibeli STP kira-kira US$ 131.428. Dengan kurs Rp 13.000/US$, 1 menara XL dibeli STP seharga Rp 1,7 miliar.
Sisa menara XL setelah 3.500 menara dibeli STP adalah sebanyak 6.500 menara. STP berpeluang membeli sisa 6.500 menara XL.
Nah, pada tahun 2014, Telkom juga membuka tender penjualan Mitratel yang mengelola 4.000 menara Telkom. Ada 4 pihak yang ikut serta dalam proses penawaran :
1) Tower Bersama (TBI) milik Edwin Soeryajaya.
2) Solusi Tunas Pratama (STP) miliak Patrick Waluyo, menantu Teddy Rahmat.
3) Sarana Menara Nusantara (SMN), milik Djarum dan Salim bekerja sama dengan Edward Soeryajaya.
4) Nusantara Infrastructure (NI) milik Jusuf Kalla dan Erwin Aksa.
Belakangan STP mundur dari penawaran Mitratel, karena STP menang tender pembelian 3.500 menara XL pada 1 Oktober 2014. Dan kalau masih ingat, Edwin Soeryajaya bersama Teddy Rahmat dan Subianto juga bersatu mengelola Adaro Indonesia, perusahaan batubara premium di Indonesia. Patrick Waluyo sebagai menantu Teddy Rahmat tidak mungkin berkompetisi dengan TBI soal Mitratel. Makanya STP mundur dari penawaran Mitratel.
Jadi, peta perebutan Mitratel tersisa 3 pemain, yakni TBI (Edwin Soeryajaya), SMN (Djarum, Salim, Edward Soeryajaya) dan NI (JK dan Erwin Aksa).
Nah, hasil akhir dari perebutan menara Mitratel dimenangkan oleh TBI (Edwin Soeryajaya). MoU antara Telkom dan TBI pun digelar pada 10 Oktober 2014.
Kenapa Telkom memenangkan TBI soal Mitratel?
Karena TBI menawarkan tukar guling saham, bukan menawarkan pembelian jual beli putus. SMN (Djarum, Salim, Edward Soeryajaya) dan NI (JK dan Erwin Aksa) menawarkan jual beli putus. Perbedaannya jelas, kalau Mitratel dilepas ke SMN atau NI, maka kepemilikan Mitratel sepenuhnya tidak lagi di tangan Telkom.
Lain cerita dengan mekanisme swap. Jadi, saat ini Mitratel 100% dimiliki oleh Telkom. Nah, setelah swap, Telkom akan memiliki 13,7% saham TBI, sedangkan TBI memiliki 100% saham Mitratel. Artinya, dengan mekanisme swap, Telkom tak hanya masih memiliki Mitratel, tetapi juga memiliki TBI.
TBI saat ini mengelola 11.000 menara, ditambah 4.000 menara Mitratel, total ada 15.000 menara. Jadi dengan kepemilikan Telkom di TBI sebanyak 13,7%, Telkom masih menguasai 2.055 menara.
Keuntungan bagi Telkom apa sih dari swap ini?
Pertanyaan ini juga bagus ditanyakan pada Indosat dan XL yang sudah lebih dulu melepas menaranya.
Sederhananya begini, tadinya perusahaan operator mengelola jaringan telekomunikasi dan infrastruktur menaranya. Artinya, Telkom, Indosat, XL, harus siapkan dana membangun menara, agar bisa memasang BTS (pemancar). Dampaknya, pemerataan pembangunan telekomunikasi jadi lebih lambat, karena operator harus investasi jaringan dan menara.
Lalu muncul solusi, pembangunan menara tidak dilakukan oleh operator, sehingga operator fokus investasi jaringan. Solusi ini dianggap tepat untuk mencapai percepatan pemerataan telekomunikasi di Indonesia. Itulah kenapa berbondong-bondong berdiri perusahaan pengelola menara. Lalu operator juga berbondong-bondong menjual menaranya.
Jadi, sebelum ada solusi pengelolaan terpisah menara telekomunikasi, operator harus menyiapkan dana untuk :
1) Pembangunan jaringan.
2) Operasional jaringan.
3) Pembangunan menara.
4) Operasional perawatan dan pengelolaan menara.
Setelah solusi pengelolaan menara secara terpisah muncul, operator jadi lebih hemat karena hanya fokus pada pembangunan jaringan dan operasional jaringan. Kebutuhan dana pembangunan menara dan operasional perawatan menara, diserahkan sepenuhnya oleh perusahaan pengelola menara.
Ilustrasinya, daripada harus membeli mobil operasional kantor sebanyak 100 unit, akan lebih hemat kalau menyewa saja. Itulah yang terjadi pada industri telekomunikasi terkait menara. Jadi yang bertugas membangun menara dan memikirkan biaya operasional dan perawatannya ya perusahaan pengelola menara. Operator hanya memikirkan biaya pembangunan dan operasional jaringan.
Nah, ada perbedaan antara yang terjadi pada Telkom dengan XL dan Indosat. XL dan Indosat menjual putus menaranya, sehingga XL dan Indosat masih harus mengeluarkan biaya sewa menara.
Untuk kasus Telkom berbeda. Berhubung Telkom masih memiliki 13,7% saham TBI, artinya Telkom menerima pemasukan dari TBI. Nah, pemasukan dari TBI ini yang dikonversi menjadi biaya sewa menara. Jadi dengan menggunakan mekanisme swap, Telkom tetap memiliki Mitratel dan tidak perlu bayar sewa.
Jadi secara kacamata bisnis, tidak benar kalau dikatakan Telkom dirugikan dari Swap Mitratel. Karena faktanya, Telkom masih memiliki Mitratel. Telkom juga memiliki TBI. Dan Telkom juga tidak perlu bayar sewa menara, karena pemasukan dari TBI akan dijadikan biaya sewa menara.
Dari sisi Telkom, tentunya akan terjadi penghematan besar-besaran. Selain tidak perlu lagi membangun menara, Telkom juga tidak perlu bayar sewa menara.
Lalu ada yang bilang harga swap TBI terhadap Mitratel terlalu rendah, dilihat dari mana?
Mari kita hitung. Mitratel mengelola 4.000 menara. Nilai transaksi swap Telkom dan Mitratel US$ 904 juta. Artinya, harga 1 menara Mitratel dihargai TBI sebesar US$ 226.000. Dengan kurs Rp 13.000/US$, harga 1 menara Mitratel dibanderol Rp 2,9 miliar.
Bandingkan dengan harga pembelian 1 menara Indosat oleh TBI senilai Rp 2,1 miliar. Bandingkan juga dengan harga pembelian 1 menara XL oleh STP senilai Rp 1,7 miliar.
Jadi kalau ada yang bilang swap Mitratel merugikan negara, merugikan dari mana? Dibeli di harga premium kok. Saya bukan bela Telkom soal swap Mitratel, tapi faktanya secara hitung-hitungan bisnis memang tidak dirugikan. Justru Telkom memilih TBI karena hanya TBI yang menawarkan mekanisme swap. Dengan Swap, Telkom jauh lebih hemat dari segi anggaran dan Telkom tak hanya masih memiliki Mitratel, tapi juga memiliki sebagian aset TBI.
Beda hasilnya kalau Telkom menjual pada SMN (Djarum, Salim, Edward Soeryajaya) dan NI (JK dan Erwin Aksa) yang menawarkan jual beli putus. Dengan jual beli putus, Telkom kehilangan kepemilikan sepenuhnya atas Mitratel dan masih harus mengeluarkan biaya sewa menara.
Tapi memang sulit menempatkan Telkom sepenuhnya dalam kacamata bisnis. Selalu ada politisasi bila bicara Telkom. Seperti kita lihat, usai kegagalan SMN dan NI yang kalah dalam tender penjualan Mitratel, kekuatan politik bergerak.
Edward Soeryajaya melihat peluang ikut menghajar Edwin Soeryajaya. Edward 'membantu' SMN milik grup Djarum dan Salim melalui tangan Rini Soemarno, orang kepercayaan Edward. Agendanya jelas, membatalkan Swap Telkom dan TBI, setidaknya selama 1 tahun. Dengan bergabungnya Edward Soeryajaya dalam kongsi SMN, diharapkan waktu 1 tahun cukup untuk menjadikan SMN sebesar TBI.
Faktanya, TBI dan STP adalah Emas, sedangkan SMN dan NI masih berskala Perunggu. Agar bisa bersaing dengan TBI dan STP di industri menara, SMN dan NI harus menghambat laju pertumbuhan TBI dan STP. Salah satu caranya, membatalkan swap Mitratel antara Telkom dan TBI.
Edward Soeryajaya mengerahkan Rini Soemarno dengan kekuatan penuh. Rini Soemarno mengerahkan Maruarar Sirait (Ara) dari PDIP untuk menggerakkan Serikat Karyawan Telkom, menggoyang Telkom dari dalam. Maruarar Sirait juga mengerahkan Hendarwan Supratikno di Komisi VI DPR untuk menyuarakan pembatalan swap Mitratel. Dalam hearing di DPR soal Mitratel, Rini Soemarno dan DPR kompak menyatakan tolak Swap Mitratel. Pergerakan Edward Soeryajaya untuk merebut Mitratel bekerja.
Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN merombak jajaran petinggi Telkom sebanyak 2 kali dalam waktu 4 bulan terakhir. Perombakan pertama petinggi Telkom terjadi pada 19 Desember 2014. Jagoannya Rini yakni Hendri Saparini (ekonom PDIP) dan Dolfie Othniel Frederic (politisi PDIP) masuk Komisaris Telkom.
Maruarar Sirait juga telah melobi JK di istana negara untuk bergabung menggoyang Telkom. Dalam rapat tertutup itu, hadir juga Sofyan Wanandi.
![]() |
Maruarar Sirait juga telah melobi JK di istana negara untuk bergabung menggoyang Telkom. |
Sumber: Pertemuan Tertutup Maruarar Sirait dan JK di Istana Negara (sumber : dokumen pribadi)
Hasil dari lobi Maruarar Sirait terhadap JK, adalah ikut sertanya JK dalam pertarungan Mitratel. Sebagai bukti kerjasama, Taruna Merah Putih (gerbong Ara) menggelar acara bareng PMI pada 29 Maret 2015, dihadiri langsung oleh JK.
JK lalu berhasil menempatkan 2 orangnya di jajaran komisaris Telkom pada perombakan kedua yang dilakukan Rini Soemarno pada 17 April 2015. Semua juga tahu kalau Rhinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom) adalah orangnya JK. Kini, Rhinaldi Firmansyah, pentolan dunia Telekomunikasi didaulat menjadi Komisaris Telkom. Masuk juga, Pamela Johana, Corporate PR Metro TV sekaligus Dewan Pakar Partai Nasdem dalam jajaran komisaris Telkom.
Partai Nasdem adalah partai yang mengusung JK dalam bursa Pilpres 2014. Jangan lupa, Djarum dan Surya Paloh juga baru saja mengadakan kerjasama bisnis strategis. Jangan lupa juga, Edward Soeryajaya adalah salah satu penyokong dana Jokowi – Ahok di Pilkada DKI 2012. Lalu Edward Soeryajaya juga penyokong dana Jokowi – JK di Pilpres 2014. Edward Soeryajaya tentu tahu balas budi atas dukungan JK padanya, ketika kisruh Astra dan Bank Summa di masa silam.
Jadi secara peta, Edward Soeryajaya telah menguasai : Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI dan Komisaris Telkom. Sementara JK juga berpartisipasi menempatkan 2 orangnya di : Komisaris Telkom.
Apa yang dimiliki Edwin Soeryajaya dan TBI?
Sandiaga Uno bergabung ke Gerindra. Semua juga tahu kalau Sandiaga Uno hanyalah proxy Edwin Soeryajaya. Mungkin Edwin berharap, Sandiaga Uno masuk Gerindra akan menciptakan kompetisi di Komisi VI DPR RI. Pada masa Pilpres 2014, Edwin Soeryajaya memang bertaruh untuk Koalisi Merah Putih, berseberangan dengan Edward Soeryajaya yang bertaruh pada Jokowi – JK.
Jadi kalau melihat peta kekuatan di atas, jelas Edward Soeryajaya lebih unggul, sedangkan Edwin Soeryajaya kalah posisi.
Kongsi Edward Soeryajaya bersama JK, Djarum dan Salim menguasai Kementerian BUMN, Komisi VI DPR, Komisaris Telkom dan Serikat Karyawan Telkom. Edwin Soeryajaya hanya berhasil menempatkan Sandiaga Uno di Gerindra dan tidak mengendalikan Komisi VI DPR.
Jika dahulu, Edwin Soeryajaya unggul melawan Edward Soeryajaya di kisruh Astra, akankah kali ini situasi berbalik? Yang jelas, saat ini terlihat jelas adanya konspirasi menggagalkan Swap Mitratel antara Telkom dan TBIG oleh kongsi Edward Soeryajaya.
Mari kita simak kelanjutan kisahnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)